Ilmu Politik NUsantara (membongkar hegemoni akademik barat)

Konsepsi ilmu politik yang dipelajari maupun yang diterapkan di Indonesia didominasi oleh konsepsi politik Barat. Sedangkan konsepsi ilmu politik yang berasal dari Nusantara yang dikembangkan sejak abad 17 sampai abad 18 sudah terkikis dan “dimuseumkan”. Upaya – upaya untuk mengkaji dan mempelajari kembali khazanah ilmu politik Nusantara yang berkembang pada abad 17 – 18 tak lebih hanya sebagai upaya untuk ‘mengolok – olok’ tanpa didasari itikad positif untuk merevitalisasi kembali. Sehingga semakin melegetemasi stigma negatif berupa  kraton-sentris, despotisme, otoriter, feodal dan anti-demokrasi yang dicapkan ke ilmu politik Nusantara. Misalnya buku State and Statecraft in Old Java (1963) yang ditulis oleh Soemarsaid Moertono. Dalam tulisan tersebut, ilmu politik Nusantara yang dikaji hanya ide-ide politik kraton yang sudah menjadi fosil dan tak bisa dijadikan acuan saat ini. Begitu pula kajian yang dilakukan oleh Ben Anderson dalam Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia (1990) yang mencoba membangkitkan ide – ide politik kraton dalam konteks kekinian dan membandingkannya secara semena – mena dengan ide – ide politik modern. Kemudian ditafsirkan secara liberal-modern dan menimbulkan kesan politik Nusantara yang “feodal” dan politik Barat yang rasional dan modern.

Konsepsi ilmu politik Nusantara yang dilecehkan dengan beragam stigma negatif itulah yang coba discounter dalam tulisan ini. Ide-ide politik Nusantara yang berkembang di era kraton sebenarnya mengandung ide – ide politik yang brilian dan applicable untuk diterapkan di era sekarang. Salah satu contoh kongkritnya adalah ide tentang  rembug (musyawarah) yang sekarang diterapkan kembali dalam forum Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan).

Ide – ide politik yang genuine Nusantara sebenarnya sangat banyak, tak kalah dengan konsepsi ilmu politik dan sistem tatanegara modern. Seperti halnya ide tentang konstitusi dalam bernegara sebenarnya telah dikembangkan dalam ide politik Nusantara. Konstitusi adalah suatu konsepsi yang bertujuan untuk mengendalikan dan membatasi kekuasaan agar berjalan teratur yang didasarkan pada konsensus bersama. Dimana konstitusi dalam kontruksi Nusantara dikenal dengan istilah adat.

Konstitusi salah satu tujuan adalah untuk menentukan tujuan bernegara (the goal of state). Begitu pula terbentuknya adat juga dimaksudkan untuk menentukan tujuan suatu Negara dan menjadi basis legetemasi atas keabsahan suatu pemerintahan. Dengan dipatuhinya adat  yang telah terbentuk, maka akan legitimed suatu pemerintahan tersebut. Ide tentang adat yang demikian setidaknya dapat difahami dari berbagai literatur yang mengisahkan proses pemerintahan (kerajaan) di Nusantara. Salah satunya pada Babad Giyanti yang ditulis oleh Yosodipuro I yang menceritakan kunjungan Gubenur Jendral Baron van Imhoff kepada Pakubuwono II. Pada pertemuan tersebut van Imhoff untuk menyewa dan menguasai tanah – tanah dipinggir pesisir. Setelah kejadian tersebut, Pakubuwono II berdiskusi dengan Mangkubumi. Diskusi antara Pakubuwono II dengan Mangkubumi ditulis demikian dalam Babad Giyanti:

19. sing nata alon ngendika; wruhanira Mangkubumi; yen praptane kaki jendral; minta anggadhuh pasisir; sun yayi wus marengi; Kumpeni pamintanipun; wit kapengkok wicara; jeng pangeran matur aris; dhuh pukulen dene tan boten kadosa.

20. punapa tan kaengetan; lamun jenenging narpati; mung darma mengku kewala; bang-bang lum-aluming nagri; yekti wonten pepatih; nayaka para temenggung; tuwin para Santana;punika kang darbe wajib; amasesa angalangna angujurna.

21. inggih dereng wonten adat; ratu pepadon pribadi; sang nata alon ngandika; iya bener sira yayi; nanging sun duk pepanggih; minta sareh datan antuk; pangeran atur sembah; jendral sejatine janmi; sanes buta punapa ngangkah ngalethak.

[Babad Giyanti, Balai Pustaka, Jilid 1, hal 35 – 6]

Terjemah bebasnya:

Sang Raja (PakubuwonoII) berujar pelan: “ Mangkubumi ketahuilah bahwa telah datang tuan Jendral (van Imhoff) untuk anggaduh pasir ( menyewa dan menguasai tanah-tanah pesisir  dan menggarapnya untuk meraih keuntungan). Saya, wahai saudaraku, telah memberikannya. Karena saya merasa kapengkok (tertekan dan terintimidasi) dalam percakapan tersebut.”

Kemudian Pangeran (Mangkubumi) menanggapinya dengan nada lembut, “ Duh, itu perbuatan yang melampui batas dan dosa/salah (kadosa). Apakah Tuan tidak ingat kalau Tuan adalah Raja (narpati), yakni dalam memegang kuasa harus mungusahakan kebaikan dan kemaslahatan bagi segenap warganya (darma mangku kawula). Sementara yang menjadi pelaksana untuk urusan negeri (lum-aluming nagri) adalah para patih, nayaka (penasehat), tumenggung, dan para Santana. Mereka semua mengusahakan menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya disetiap posisinya. Masing-masing menjalankan funsi check and balance (darbe wajib amasesa angalangna angajurna). Tidak ada adat [konstitusi] dimana Raja hanya ‘berdiskusi’ (pepadon) dengan dirinya sendiri.”

Sang Raja menjawab dengan pelan, “ Iya benar kamu, wahai saudaraku. Namun saya sudah berusaha untuk menyampaikan hal-hal tersebut kepada Gubenur Jendral, dan saya memintanya untuk bersabar, namun usaha saya itu tidak berhasil.”

Dari kutipan diatas ada beberapa hal yang menarik terkait dengan konsepsi bentuk pemerintahan. Sebagaimana dijelaskan diawal, ide adat sebagai bentuk konstitusi tergambar jelas dalam diskusi antara Pakubuwono II dengan Mangkubumi. Sikap Pakubuwono II yang menerima secara sepihak akan tawaran van Imhoff dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap konstitusi (kaduso), dimana adat mengatur tujuan bernegara sebagai derma mangku kawula (mengusahakan kebaikan dan kemaslahatan bagi warga negaranya). Dengan demikian fungsi konstitusi (adat) yang sebelumnya  telah diatur sedemikian rupa dalam sistem tata-negara kerajaan Mataram dilanggar oleh Pakggubuwono II. Pelanggaran konstitusional ini, memperjelas bahwa ilmu politik dan sistem tata-negara Nusantara telah mengenal akan adanya konstitusi.

Dari kutipan diatas juga ada beberapa hal lain yang menarik. Konsep narpati dan lum-aluming nagri mengisyaratkan adanya bentuk pembagian kekuasaan. Narpati  yang dijabat oleh Pakubuwono II bertugas sebagai derma mangku kawula, yaitu bertugas menjalankan amanah konstitusi. Sedangkan lum – aluming nagri  yang dijabat oleh para patih, nayaka (penasehat)  tumenggung, dan santana bertugas sebagai pelaksana urusan Negara. Selain itu, juga berfungsi sebagai amasesa angalangna angujurna, yaitu berfungsi untuk pengendali dan penyeimbang proses pemerintahan. Keputusan sepihak yang diambil oleh Pakubuwono II dinilai sebagai bentuk ratu pepadon pribadi yang merupakan bentuk penyelewengan akan mekanisme pengambilan keputusan yang seharusnya dirembukkan dengan alat-alat kenegaraan lainnya yang tergabung dalam lum-aluming nagri. Atau jika menggunakan istilah saat ini, Raja harus merapatkannya dengan jajaran eksekutif dan legeslatif sebelum mengeluarkan suatu kebijakan.

Dengan demikian, pada dasarnya sistem tata-negara Nusantara telah terbangun sistem yang “demokratis”, namun pada prakteknya berubah menjadi sistem bernegara yang berbentuk – semacam –  monarki absolut. Namun proses perubahan antara teori dan praktek yang berbeda tersebut tidak terlepas dari pengaruh kompeni yang mengintervensi dan mengacaukan sistem tata-negara yang telah ada. Hal ini misalnya tersirat dari sikap Pakubuwono II ketika bertranksaksi dengan van Imhoff  diatas. Pakubuwono II mengalami kapengkok, yaitu kondisi tertekan dan terintimidasi oleh sikap kompeni sehingga Pakubuwono II sampai melanggar konsititusi yang telah ada.

Ilmu politik Nusantara terkait dengan sistem tata-negara tidak hanya sebatas pada garis besar saja, namun terperinci sampai pada tataran teknis dan aplikasi. Dimana adat tidak hanya berbicara tentang tujuan bernegara, namun juga tentang bentuk Negara dan hal-hal yang berkaitan dengan legetemasi terhadap kekuasaan dan pemerintahan.

Oleh :Ibnu Tsani Rosyada

Comments

comments

Check Also

“Politik Santet”: Dari Genjer-genjer hingga Umbul-Umbul Blambangan

Banyuwangi, NUOB- Sekilas membaca judul diawal, saya menduga bahwa buku ini akan banyak membahas dinamika …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *