Mahaptih Gadjah Mada

Pluralisme Agama Era Majapahit

Majapahit sebagai suatu kerajaan besar merupakan suatu bentuk sistem pemerintahan yang kompleks. Majapahit sebagai bentuk kerajaan tidak serta merta menganut sistem monarki sepenuhnya karena pada prakteknya Majapahit telah mnerapkan nilai-nilai demokrasi dalam tatanan pemerintahanya.

Dalam beberapa hal, spirit demokrasi begitu tampak dalam sistem pemerintahan kerajaan Majapahit, terutama dalam konteks kehidupan beragama.

Kehidupan beragama pada masa Majapahit begitu dihargai. Dalam bentangan sejarah Majapahit agama Hindu, Budha, maupun agama Kapitayan (agama asli Jawa) hidup berdampingan dalam masyarakat Majapahit tanpa adanya pertentangan yang berarti. Majapahit juga mengapresiasi agama – agama tersebut dengan mengangkat para pemuka agama dari masing – masing agama. Hal ini tampak dari institusi kerajaan Majapahit dalam bidang keagamaan yang bernama Dharmadhyaksa. Pada institusi ini terdapat dua jabatan. Pertama, Dharmadhyaksa ring kasaiwan yang merupakan jabatan yang mengurus keperluan agama Shiwa. Dan juga Dharmadhyaksa ring kasogatan yang merupakan jabatan yang mengurusi keperluan agama Budha.

Dharmadhyaksa adalah penjabat tinggi yang bertugas secara yuridis mengenai masalah-masalah keagamaan. Jabatan ini diduduki oleh dua orang, yaitu:1. Dharmadhyaksa ring Kasaiwan untuk urusan agama Siwa, 2. Dharmadhyaksa ring Kasogatan untuk urusan agama Buddha.

Masing-masing dharmadhyaksa ini dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sejumlah pejabat keagamaan yang disebut dharmaupapatti atau upapatti, yang jumlahnya amat banyak. Pada masa Hayam Wuruk hanya dikenal tujuh upapatti, yakni: sang upapatti sapta: sang pamget i tirwankandhamuni, manghuri,  pamwatan, jhambikandangan rarekandangan atuha.

Di antara upapatti itu ada pula yang menjabat urusan sekte-sekte tertentu, misalnya: bhairawapaksa, saurapaksa, siddahantapaksa, sang wadidesnawa, sakara, dan wahyaka. Dalam Nāgarakṛtāgama (Pupuh 73:2). Di antara beberapa upati itu merupakan perwakilan agama-agama yang ada saat itu sehingga kehidupan dalam tatanan pemerintahan majapahit begitu rukun dan jarang terjadi perselisihan karena perbedaan agama.

Kehidupan demokratis dalam konteks pluralisme beragama pada era Majapahit juga semakin tampak tatkala agama Islam awal kali masuk ke dalam kerajaan Majapahit. Pernikahan Prabu Brawijaya V yang beragama Budha melakukan pernikahan dengan salah satu putri dari kerajaan Champa yang beragama Islam. Meskipun sang istri beragama Islam, prabu Brawijaya tidak memaksakan sang istri untuk memeluk agama Budha, tapi justru memberi keleluasaan kepada sanak family dari istrinya yang beragama Islam untuk menyebarkan ajaran Islam ke masyarakat Majapahit. Hal ini begitu tampak pada riwayat penyebaran Islam oleh Raden Rahmat atau dikenal dengan sebutan Sunan Ampel .(Sunyoto, 2012:156)

Pluralisme agama era sekarang (demokrasi)

Cukup bertolak belakang dengan  dengan era sekarang Negara Indonesia yang menganut system demokrasi dimana kebebasan, kesetaraan, dan penegakan HAM selalu “digembar-gemborkan” masih banyak mencatat kasus kekerasan yang diakibatkan oleh perbedaan agama maupun aliran keagamaan. Secara empirik, kebebasan beragama di Indonesia belum berjalan dengan baik, terbukti masih ada agama yang dilarang karena dianggap “sesat”. Masih terjadi tindak kekerasan oleh satu agama atau aliran terhadap agama atau aliran yang lain, terhadap gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama juga merupakan bukti bahwa kerukunan antar umat agama di indonesia masih belum berjalan dengan baik. serta rentetan Demonstrasi berjilid-jilid antar kelompok masih begitu akrab menghiasi media kita.

Oleh karena itu, Negara atau pemerintah tidak berhak melarang agama apapun (yang sudah diakui) kecuali agama tersebut mengganggu ketertiban umum. Dalam membuat kebijakan, pemerintah hendaknya memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang, proaktif mendorong terwujudnya toleransi beragama dan memfasilitasi keinginan masyarakat untuk mendekatkan antara agama satu dengan agama lainnya atau antara aliran satu dengan aliran lainnya. dalam hal ini kita perlu mencontoh apa yang pernah dilakukan pemerintah kerajaan majapahit, meski Budha dan Hindu syiwa menjadi agama mayoritas sekaligus agama yang dianut oleh raja, namun pemerintah kerajaan tetap memberikan kebebasan kepada agama lain (minoritas) untuk melakukan aktifitas peribadatan dan mengembangkan faham keagamaanya, dengan demikian tidak heran apabila kerajaan majaphit (era hayam wuruk khususnya) menjadi kerajaan besar yang aman, damai dan sejahtera. Jika sistem monarkhi mampu mewujudkan itu, kenapa Demokrasi tiadak?

Oleh: Ibnu Tsani Rosyada

Check Also

“Politik Santet”: Dari Genjer-genjer hingga Umbul-Umbul Blambangan

Banyuwangi, NUOB- Sekilas membaca judul diawal, saya menduga bahwa buku ini akan banyak membahas dinamika …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *