Pemakzulan Presiden di Indonesia

(review buku Pemakzulan presiden di indonesia, yang ditulis oleh Hamdan  Zoelfa cetakan pertama tahun 2006)

Secara teoritis kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial cukup kuat dibandingkan kedudukan menteri perdana dalam sistem pemerintahan parlementer. Karena sistem presidensial dimaksudkan untuk menciptakan suatu pemerintahan yang stabil. Dalam sistem ini legislative atau parlemen tidak dapat menjatuhkan presiden pada masa jabatanya kecuali presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum. Namun dalam perjalan sejarah sistem pemerintahan di Indonesia, pasca dekrit presiden 5 juli 1959 indonesia kembali pada undang-undang dasar 1945 dan kembali menerapkan sistem presidensial, namun sistem pemerintahan presidensial yang seharusnya presiden memiliki kedudukan yang kuat tidak mampu mempertahankan kedudukan presiden, ketika presiden soekarno dijatuhkan oleh sidang MPRS (majelis permusyawaratan rakyat sementara) setelah adanya Memorandum dari (DPR-GR) Yang meminta pertanggung jawaban presiden terkait Gerakan 30 september 1965. Demikian juga pemakzulan presiden Abdurrahman wahid oleh MPR di masa jabatanya akibat kasus hukum yang dituduhkan kepada presiden. Meski hingga saat ini tuduhan tersebut tidak terbukti namun kekuatan politik saat itu, memaksa Presiden Abdurrahman  wahid lengser dari kursi kepresidenan.

Adanya kedua peristiwa tersebut tidak terlepas dari undang-undang dasar 1945 sebelum amandemen yang tidak mengatur secara terperinci tentang bagaimana aturan dan syarat pemakzulan presiden. Dalam UUD 1945 sebelum diamandemen hanya disebutkan dalam pasal 8 yang berbunyi “jika presiden mangkat atau tidak dapat melakukan kewajibanya dalam masa jabatannya ia diganti oleh Wakil presiden sampai habis masa jabatannya”. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 alenia VII menyatakan : “jika dewan menganggap bahwa presiden sungguh melanggar haluan negara atau oleh Majelis permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan agar supaya bisa meminta pertanggung jawaban presiden.” Penjelasan mengenai pasal ini sangat rawan untuk diselewengkan, kata “mengannggap” itu bukan merupakan alasan yang kuat untuk mejustifikasikan apakah presiden benar-benar melakukan pelanggaran atau tidak, karena kata “menganggap” bisa saja anggapan pribadi atau dilatar belakangi oleh kepentingan yang kadang tidak sesuai dengan fakta. Hal ini sangat merugikan posisi presiden, karena dengan dasar yang demikian presiden akan bisa dilengserkan dengan alasan politis tanpa didasarkan pada ketentuan Hukum.

Amandemen UUD 1945, telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia secara mendasar, terutama terkait pengangkatan dan pemakzulan presiden dalam Undang-Undang dasar 1945 pasca amandemen tidak lagi menempatkan Majelis Permusyaaratan Rakyat sebagai lembaga teringgi negara yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat (pasal 2 ayat 1). Kemudian memeberikan penguatan dan mempertegas sistem pemerintahan presidensial dengan mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan hanya dapat dimakzulkan dalam masa jabatannya apabila telah terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia (pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945).

Terminologi pelanggaran hukum yang menjadi alasan pemakzulan presiden dalam UUD 1945 adalah Hukum Pidana persoalan hukumnya adalah apa yang dimaksud dengan kelima jenis pelanggaran hukum tersebut dan bagaimana proses pembuktiannya sehingga seorang presiden dapat dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran hukum dan dapat dimakzulkan dari jabatan presiden. Untuk menjawab persoalan Hamdan Zoelfa dalam bukunya menjelaskan makna istilah impeachment  dan pemakzulan yaitu uraian singkat mengenai impeachment di amerika serikat sekedar untuk perbandingan selanjutnya akan dijelaskan tentang kekdudukan presiden, tindak pidana termasuk pertanggung jawaban pidana dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai alasan pidana, faktor yang mempengaruhi pemakzulan serta mekanisme dan prosedur serta paraktik pemakzulan di Indonesia.

Menegenai kata impeachment banyak orang yang salah mengerti. Impeachment diartikan sebagai pemecatan dari jabatan, padahal impeachment hanyalah pendakwaan terhadap seseorang untuk dipecat atau diturunkan dari jabatannya. Sedangkan dalam istilah akademik, impeachment merupakan proses hukum ketatanegaraan untuk memecat atau menurunkan presiden (atau pejabat lainnya) dari jabatannya.

Di Amerika serikat, surat untuk dakwaan presiden disebut article of impeachment (pasal dakwaan). Dakwaan itu dilakukan oleh House of representative (DPR) terhadap presiden dihadapan senat. Oleh karena itu, siadang untuk membuktikan dakawan tersebut dilakukan oleh Senat dan Senat-lah yang memecat atau memeberhentikan presiden apabila dakawaan itu terbukti dan  apabila dakawan itu tidak terbukti senat akan membebaskan Presiden dari dakwaan. Persidangan dalam hal ini mirip dengan persidangan pengadilan pidana. Sidang dipimpin oleh ketua Mahkama Agung. Dengan proses yang demikian tidak akan terjadi pemakzulan atau impeachment karena alasan politis sebagaimana yang pernah terjadi di Indonesia dan negara-negara yang menganut sistem pemerintahan parlementaer.

Di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 proses pemecatan presiden juga mempunyai mekanisme yang sama dan prosedur semacam proses impeachment di amerika serikat. UUD 1945 menggunakan istiah “pemberhentian presiden” yaitu pemberhentian presiden diakukan dengan proses proses pemecatan baik karena meakukan pelanggaran hukum maupun karena tidak memenuhi syarat sebagai presiden. Istilah “pemberhentian” dipadankan dengan istilah pemakzulan yang mempunyai konotasi yang sama dengan impeachment. Perkembangan terakhir dalam dunia akademik di Indonesia lazim dipergunakan pemakzulan. Dilihat dari konteksnya istilah pemakzulan sebenarnya lebih cocok digunakan karena istilah ini lebih mewakii makna yang dikehendaki dinbandingkan dengan istiah pemberhentian. Pemakzulan berasal dari kata “azala” yang berarti “melepaskan” sedangkan “makzulun” merupakan isim mafu’ul (objek) dari kata “azala” yang berarti “orang yang dilepaskan” penambahan kata “pe” dalam kata “makzulun” sehingga menjadi “Pemakzulan” dapat diartikan sebuah proses pelepasan seorang (presiden atau pejabat lainya) dari kursi atau jabatannya.

Dalam undang-undang dasar 1945 pasca amandemen disebutkan bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden dapat diberhentikan atau dimakzukan apabila telah terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya. Dari kelima alasan tersebut UUD 1945 tidak menjelaskan secara terperinci mengenai pengerrtian dan batasan-batasannya.

Alasan pemakzulan presiden karena perbuatan melanggar hukum terrsebut dapat dikelompokkan lagi dalam dua kategori, pertama, perbuatan melanggar hukum yang termasuk tindak pidana berat yaitu: pengkhianatan terhadap negara,korupsi, penyuapan, dan tindak pidana lainnya yang diancam hukuman lima tahun atau lebih. Tindak pidana pengkhianatan terhadap negara adalah seluruh tindak pidana terhadap keamanan negara yang diatur dalam perundang-undangan hukum pidana. Demikian juga tindak pidana korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam perundang-undangan pidana. Tidak ada suatu pembatasan minimum ancaman pidana terhadap tindak pidana pengkhianatan terhadap negara, korupsi dan penyuapan yang dapat dijadikan alasan pemakzulan presiden. Menurut Hamdan Zoelva, penulis buku yang merupakan Ketua Mahkama konstitusi dan mantan Wakil Ketua Komisi A (Komisi Perubahan UUD 1945) pada Sidang Tahunan 2000, hal ini berarti berapa pun ancaman pidananya asalkan perbuatan itu termasuk dalam tindak pidana terhadap keamanan negara, korupsi maupun penyuapan, dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan Presiden. Berbeda dengan tindak pidana berat lainnya yang dibatasi hanya pada ancaman pidana minimum lima tahun. Pengaturan ini dikarenakan kualifikasi tindak pidana keamanan negara, korupsi dan penyuapan termasuk tindak pidana yang mengancam keberadaan negara dan pemerintahan suatu negara.

Kedua, perbuatan melanggar hukum dalam bentuk perbuatan tercela. Yang dimaksud dengan “perbuatan tercela”, memiliki makna yang luas yaitu mencakup pelanggaran hukum pidana di luar pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan serta tindak pidana dengan ancaman pidana lima tahun penjara maupun perbuatan melanggar hukum lainnya, termasuk pelanggaran nilai-nilai agama, moral maupun  adat. Perundang-undangan juga hanya memberikan pengertian umum tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan tercela. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang sedemikian rupa merendahkan martabat dan kedudukan seorang presiden (Pasal 10 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh tindak pidana yang diatur dalam undang-undang hukum pidana, pelanggaran hukum lain di luar pelanggaran terhadap undang-undang hukum pidana seperti pelanggaran terhadap UUD dan kewajiban-kewajiban konstitusionalnya sebagai presiden serta pelanggaran terhadap nilai-nilai agama, moral dan adat dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan presiden di tengah masa jabatannya, asalkan pelanggaran itu sedemikian rupa merendahkan martabat dan kedudukan Presiden.

Dalam hal perbuatan tercela Hamdan zoelfa menjelaskan pada buku edisi revisi dijelaskan Perbuatan tercela menjadi syarat paling mudah dibandingkan dengan syarat lain dalam memakzulkan presiden. Sebab, UUD 1945 tidak memberikan batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan ‘tindak pidana berat lainnya dan perbuatan tercela. Dalam UU MK, perbuatan tercela hanya memberikan petunjuk yaitu perbuatan yang dapat merendahkan martabat presiden. Dengan demikian persoalannya adalah sampai sejauh manakah lingkuh dan batasan perbuatan tercela? Apalah diserahkan pada permainan politik di parlemen? Namun permainan politik di parlemen itu akan diuji oleh MK. Apakah berdasar konstitusi atau tidak. Jika tidak maka MK harus menyatakan pendapat DPR tidak benar. Batasannya, menurut alumnus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar itu, tolak ukur perbuatan tercela adalah perbuatan yang melanggar hukum. Namun menjadi pertanyaan apakah pelanggaran hukum itu berarti melanggar UU semata atau ada tolak ukur lain.

Hamdan Zoelfa mencontohkan misalnya pelanggaran sumpah jabatan presiden, pelanggaran UUD, pelanggaran UU lainnya yang tidak merupakan tindak pidana serta pelanggaran norma moral, norma agama dan lainnya. Untuk menjawab hal itu, maka perlu dicari asal-usul munculnya kalimat ‘perbuatan tercela’ itu. Sehingga Hamdan menarik kesimpulan, perbuatan tercela itu tidak hanya perbuatan yang diancam pidana kurang dari lima tahun penjara saja. Akan tetapi juga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma moral, norma adat serta pelanggaran konstitusi dan pelanggaran hukum lainnya yang merendahkan martabat presiden.

Dalam buku ini Hamdan Zoelfa juga menjelaskan bahwa aspek politik juga sangat menentukan pemakzulan mengutip pendapat Jody C. baumgartmer mengemukakan setidaknya ada lima faktor yang mengakibatkan muncul dan berhasilnya usaha pemakzulan, kelima faktor tersebut diantaranya 1) Keseimbangan kekuasaan antara berbagai macam cabang, 2) ketentuan konstitusi dan perundang-undangan, 3) struktur partai politik, 4) popularitas presiden 5) faktor-faktor lain, termasuk media masa, kondisi ekonomi dan tekanan international. Dalam hal perimbangan kekuasaan berkaitan dengan hubungan antara presiden dan DPR karena hal ini sangat menentukan, jika presiden lebih kuat daripada DPR dalam hal ini adalah mengenai dukungan di parlemen, maka pemakzulan akan sulit dilakukan begitu juga sebaliknya jika DPR yang mengajukan pemakzulan lebih kuat daripada pendukung presiden di parlemen maka pemakzulan akan lebih mudah, selain itu lembaga yang paling berpengaruh selain keduanya adalah lembaga peradilan. Sedangkan mengenai konstitusi dan perundang-undangan juga akan mempengaruhi misalnya karena pilihan kerena bentuk pemerintahan presidensial yang menginginkan pemerintahan presidensial akan lebih sulit dilakukan. Dalam hal ini Hamdan Zoelfa lebih melihat dari segi normative, tapi jika dilihat yang terjadi justru pemerintahan presidensial lebih berpotensi terjadinya pertentangan antara eksekutif dan legislative karena keduanya terpisah sedangkan system parlementer tidak memisahkan keduanya, eksekutif dan legislative adalah satu kesatuan, biasanya orang-orang yang ada di cabinet merupakan petinggi partai di parlemen dengan demikian hubungan eksekutif dan legislative akan lebih stabil jika orang yang berada di cabinet juga menguasai parlemen.

Dengan batasan itu, alasan pemakzulan presiden ternyata tetap bernuansa politis (dipengaruhi oleh tuntutan-tuntutan rakyat dan kekuatan politik yang ada di DPR dan MPR). Akan tetapi, dengan mencantumkan secara lugas bentuk-bentuk tindak pidana berat dalam UUD 1945, terdapat pesan bahwa sebenarnya hanya perbuatan melanggar hukum yang setingkat tindak pidana berat saja yang dapat dijadikan alasan pemakzulan presiden. Sedangkan tindak pidana dan pelanggaran hukum lain, bisa saja dijadikan alasan pemakzulan presiden bila ternyata sangat merendahkan martabat dan kedudukan presiden sehingga presiden dianggap kehilangan legitimasi dari rakyat karena perbuatannya. Dari sini bisa kita lihat bahwa alasan pemakzulan presiden di Indonesia menurut UUD 1945 setelah perubahan ternyata hampir sama dengan yang ada dalam Konstitusi AS.

Secara teoritis bisa saja proses peradilan pidana dijalankan terhadap presiden pada saat masa jabatannya, karena tidak ada perundang-undangan yang melarangnya, dan presiden tidak memiliki imunitas untuk diadili secara pidana pada saat menjabat presiden, akan tetapi secara praktis hal ini sulit dilakukan karena posisi presiden yang sangat strategis dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Presiden adalah kepala eksekutif yang merupakan pimpinan tertinggi yang mengendalikan kekuasaan peradilan pada tahap penyelidikan dan penyidikan memiliki peranan yang sangat menentukan dalam proses penyelidikan dan penuntutan. Walaupun kejaksaan dan kepolisian dalam melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan adalah independen namun posisi Jaksa Agung dan Kapolri yang berada di bawah presiden dan sebagai anggota kabinet akan menempatkan kejaksaan dan kepolisian dalam posisi sulit untuk menyelidiki dan menyidik seorang presiden.

Untuk itulah Perubahan Ketiga UUD 1945 memberikan solusi praktis, yaitu memunculkan keberadaan Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945). Mahkamah Konstitusi (MK) dikatakan dalam Penjelasan UU MK, dinyatakan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dianggap merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara di Indonesia. Kewenangan konstitusional MK adalah untuk melaksanakan checks and balances yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Salah satu kewenangan MK yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Menanggapi keterkaitan ini, Hamdan Zoelva kemudian menyatakan bahwa proses pemakzulan seorang presiden dari jabatannya sesungguhnya sebuah proses peradilan, yaitu peradilan ketatanegaraan. Dalam hal adanya tindak pidana sebagai alasan untuk memberhentikan presiden, maka proses dan mekanisme pembuktian tindak pidana itu harus dilakukan dengan jujur dan memenuhi rasa keadilan baik bagi presiden yang sedang dituntut maupun bagi masyarakat warga negara, dan tidak boleh dilakukan hanya karena alasan politis karena permainan politik di parlemen (oleh DPR dan MPR). Karena itu perlu dibuat pengaturan yang lengkap dan terinci mengenai proses peradilan ketatanegaraan terhadap presiden baik dalam proses penyelidikan di DPR maupun dalam proses peradilan di MK.

Bagaimanakah proses tersebut? Maruarar Siahaan, salah seorang Hakim Konstitusi dalam bukunya Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang diterbitkan KonPress, Juni 2005, menjelaskan apabila keputusan DPR dicapai dan menghasilkan pendapat bahwa presiden/wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau keadaan dimana presiden/wakil presiden tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden/wakil presiden yang disebut dalam Pasal 7B ayat (1) UUD 1945 dan diperjelas dalam Pasal 10 ayat (2) dan (3) UU MK hal itu merupakan alasan yang sah untuk meng-impeach (menurunkan dari jabatannya) Presiden/ Wakil Presiden.

Proses politik yang terjadi di DPR untuk meng-impeach presiden/wakil presiden harus diteruskan DPR kepada MPR yang selanjutnya setelah melalui proses tertentu akan memutuskan pemecatan tersebut. Tetapi proses politik tersebut, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, harus terlebih dahulu melalui proses hukum yang dilakukan oleh MK. MK akan memutus apakah pendapat DPR tentang pelanggaran hukum atau keadaan presiden/wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana pendapat DPR telah benar menurut hukum.

Selanjutnya menurut Maruarar, oleh karena proses di MK adalah merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dengan proses di DPR maka meskipun hukum acara MK hanya mengatur mekanisme yang akan dilakukan di MK, sangat penting untuk memahami proses yang dilakukan di DPR. Pemahaman akan rangkaian proses pemakzulan ini karena ukuran dipenuhinya syarat-syarat permohonan pendapat DPR diajukan ke MK untuk diputus akan ditentukan juga oleh dipenuhinya syarat acara yang dilakukan di DPR. Misalnya, Pasal 7B ayat (1) UUD 1945 menyatakan permohonan pemakzulan yang diajukan kepada MK hanya dapat dilakukan jika keputusan tersebut didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna sekurang-kurangnya 2/3 anggota. Peraturan tata tertib DPR tentu akan mengatur syarat inisiatif usul pemakzulan ini untuk diproses. (Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, KonPress, Jakarta, hal. 178-179).

Terkait dengan itu, menurut Hamdan, walaupun UUD tidak menentukan bagaimana proses penyelidikan pelanggaran di lembaga DPR dilakukan, akan tetapi proses penyelidikan adanya dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh presiden di DPR harus dilakukan dengan mendalam melalui penggunaan hak angket. Pengaturan hak angket, ternyata tidak cukup dengan peraturan tata tertib DPR yang bersifat internal, karena bisa menimbulkan perdebatan apakah tata tertib DPR itu mengikat pihak luar DPR atau tidak. Karena itu penggunaan hak angket harus dilakukan berdasarkan undang-undang. UU No. 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket harus diperbaharui dan disesuaikan dengan perubahan-perubahan ketatanegaraan yang terjadi. Dalam undang-undang angket itulah diatur secara jelas, terperinci serta jujur mengenai proses dan mekanisme penyelidikan terhadap presiden dilakukan oleh DPR.

Menegenai prosedur dan mekanisme pemakzulan menurut pasal 7B UUD 1945 dijelaskan yaitu diawali dengan usul pemakzulan yang diajukan oleh anggota DPR kepada MPR, sebelum usul disampaikan kepada MPR, setelah melalui serangkaian penyelidikan, DPR terlebih dahulu memtuskan bahwa presiden telah melakukan pelanggaran hokum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan tindak berat lainya atau perbuatan tercela. Kemudian pendapat DPR diajukan kepada Mahkam Konstitusi untuk diperiksa, diadili dan diputuskan bahwa usul tersebut telah sesuai dengan hokum pada prosses selanjutnya adalah keputusan terakhir apakah persiden layak untuk dimakzulkan atau tidak. Pada tahap ini MPR hanya mendengarkan pembelaan terakhir dari presiden setelah mendengarkan usulan pemakzulan DPR . Perdebatan itu mungkin hanya perdebatan politik antaR anggota MPR saja yaitu apakah presiden layak dimakzulkan atau dipertahankan. Tergantung pada suara mayoritas yaitu yaitu 2/3 suara anggota MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 angota MPR. Setidaknya ada tiga proses yang dilalui yaitu proses di DPR, MK dan MPR.

Selain menjelaskan proses dan mekannisme pemakzulan buku ini juga menjelaskan praktik pemakzulan yang pernah terjadi sebelumnya yaitu pemakzulan persiden Soekarno dan pemakzulan presiden Abdurrahman Wahid. Yang keduanya dilengserkan dengan alasan politis bukan berdasarkan hokum.

Buku yang awalnya disusun untuk disertasi S3 ini memang sudah cukup untuk menjadi bahan referensi dalam upaya mengungkapkan proses pemakzulan presiden di Indonesia, akan tetapi akan lebih baik apabila semakin diperjelas secara lebih mendetail dan praktis mengenai pelaksanaan angket di DPR serta alur beracara di MK (walaupun MK belum mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang pedoman beracara pemakzulan presiden), sehingga pembaca dapat secara menyeluruh memahami proses pemakzulan presiden dan tidak lagi salah kaprah menanggapi isu-isu seputar usaha pemakzulan presiden di Indonesia.

Namun pada edisi terbaru yang diterbitkan pada tahun 2014 telah dijelaskan bagaimana proses pelaksanaan angket di DPR mengacu pada UU no 27 tahun/2009 serta bagaimana alur beracara di MK sesuai dengan UU mahkama konstitusi no 8 Tahun 2011.

Oleh: Ibnu Tsani Rosyada

REFERENSI

Siahaan, Maruar. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, KonPress, Jakarta 2005.

Zoelfa, Hamdan. Impeachment presiden. Konpress, Jakarta. 2014 (edisi refisi)

 

Check Also

“Politik Santet”: Dari Genjer-genjer hingga Umbul-Umbul Blambangan

Banyuwangi, NUOB- Sekilas membaca judul diawal, saya menduga bahwa buku ini akan banyak membahas dinamika …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *