Mengenang Petaka Pelengseran Gus Dur

Melihat dinamika kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini, lengkap dengan segala intrik dan desas-desus yang menyertainya tentang upaya kudeta yang merebak dalam beberapa waktu terakhir, mengingatkan pada suatu peristiwa penting yang teramat menyesakkan dada. Hari ini, 16 tahun silam. Tepatnya, 23 Juli 2001 silam.

Seorang presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia, dilengserkan dengan cara-cara yang teramat menyakitkan. Konspirasi para politisi picik merekayasa sebuah drama tuk melengserkan KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dari jabatan presiden Republik Indonesia kala itu.
Berbagai macam cara dilakukan, mulai dari isu korupsi brunaigate, bulogate, pelanggaran karena dianggap keluar dari Garis Besar Haluan Negara, hingga terakhir dilengserkan akibat tidak menghadiri sidang istimewa. Semua tuduhan pelanggaran hukum dan konstitusi tersebut, sampai hari ini masih belum pernah terbukti secara sah di meja peradilan.

Upaya pelengseran Gus Dur setidaknya terdapat dua motif yang dapat dikemukakan. Pertama adalah motif ekonomi internasional. Dalam hal ini, Gus Dur mampu memainkan peran penting dalam menjalankan percaturan ekonomi internasional. Gus Dur mampu mendekati pimpinan negara-negara berpengaruh dunia seperti Israel, Swis, dan China.

Pada masa pemerintahan Gus Dur, poros ekonomi Indonesia yang selama era Orde Baru menjadi jongos Amerika, ia alihkan ke poros Tiongkok. Dengan demikian muncullah persaingan antara investor China dan Amerika. Menurut wawancara penulis dengan salah satu anggota DPR fraksi PKB periode 1999-2004, ini merupakan strategi jitu yang dilakukan oleh Gus Dur agar Amerika mendapatkan lawan yang sepadan dan membiarkan mereka sibuk bertarung. Sementara pemerintah Indonesia mulai membangun dari bawah.

Kedua adalah motif kepentingan elit politik Nasional. Inilah yang kemudian membuat Gus Dur diserang dari berbaga penjuru. Elit partai yang mendukung Gus Dur yang berkeinginan mendapatkan tempat strategis di pemerintahan justru sedikit demi sedikit disingkirkan oleh Gus Dur. Sehingga, DPR yang merupakan repersentasi dari elit partai politik bergejolak karena kader-kadernya di kabinet tersingkir.
Dalam tubuh TNI, Gus Dur secara mengejutkan mengangkat Wirahadi Khusuma menjadi panglima TNI dari Angkatan Laut. Mengingat selama ini posisi tersebut selalu diduduki oleh pasukan Angatakan Darat, tentu hal ini menjadi gejolak tersendiri.

Terlebih, Gus Dur mulai menghembuskan isu pengadilan bagi anggota TNI yang terlibat dalam pelanggaran HAM. Ini tentu membuat jajaran elit TNI yang pernah terlibat dalam pelanggaran HAM menjadi kalang kabut. Hal ini jelas memicu keinginan agar Gus Dur tidak berlama-lama menduduki tampuk kepemimpinan tertinggi di negeri ini. Hal yang sama juga dilakukan Gus Dur di tubuh POLRI.

Dengan demikian, pada saat itu Gus Dur dikepung oleh tiga kekuatan besar, yakni TNI, Polri, DPR yang bergabung dengan beberapa Menteri dari partai politik yang tersingkir dari kabinet.

***

Terlepas dari kontroversi dari sikap para elite politik saat itu, menarik kiranya mengamati hasil dari kepemimpinan Gus Dur, sang Guru Bangsa peletak pondasi pertama demokrasi di Indonesia ini.

Banyak terobosan-terobosan yang dilakukan Gus Dur yang mampu mendobrak dinding kokoh warisan pemerintahan Orde Baru yang otoriter dan militeristik. Gus Dur merintis demokrasi yang sebenar-benarnya, mengupayakan penegakkan Hak Asasi Manusia dan berusaha mewujudkan perdamaian.

Beberapa kebijakan lainnya pun dibuat Gus Dur untuk semakin memperkokoh upayanya mewujudkan demokrasi di tanah air. Ia berhasil memisahkan Kepolisian dari ABRI (sekarang TNI) dan memposisikanya di bawah supermasi sipil, membubarkan Departemen Sosial yang dianggap korup, dan menutup Departemen Penerangan yang selama masa Orde Baru membungkam kebebasan berpendapat.

Selain itu, Gus Dur menerbitkan Keppres No. 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat China. Inilah cikal bakal hari raya Imlek dijadikan sebagai hari libur nasional. Sebuah upaya progresif dari Gus Dur untuk mewujudkan kesetaraan.

Gus Dur dengan segala keterbatasan fisiknya, memang memantik keraguan dari sebagian masyarakat. Gus Dur juga distigma sebagai representasi dari orang-orang pesantren tradisional yang tidak mampu memenuhi tuntunan modernisasi.

Tentu saja, itu semua hanya sebatas tuduhan. Anggapan bahwa kalangan santri tak becus memegang jabatan strategis, merupakan tuduhan yang tak berdasar.

Jika kita boleh perbandingkan, kepemimpinan Gus Dur yang distigma sebagai “santri tradisional” dengan waktu pengabdian yang singkat, dengan hasil kinerja pemerintahan Orde Baru yang disokong teknokrat berpendidikan tinggi dan dalam masa lebih dari tiga dekade, maka akan semakin meneguhkan bahwa stigma tersebut sepenuhnya omong kosong.

Tumbangnya Orde Baru mewariskan pertumbuhan ekonomi minus 12,8 persen, cadangan devisa habis, dan hutang semakin menggunung. Habibi yang menggantikan Soeharto pun tidak mampu berbuat banyak. Tetapi Gus Dur yang dianggap hanya bisa ceramah di pesantren ternyata mampu mebalikkan ekonomi Nasional dengan prosentase yang mayakinkan.

Pertumbuhan ekonomi yang dimasa orde baru minus 12,8 persen disulap oleh Gus Dur hingga tumbuh menjadi 4,8 persen dalam waktu satu tahun. Peningkatan ekspor di masa Gus Dur juga meningkat secara signifikan dari 48 Miliar Dollar menjadi menjadi 62 Miliar Dollar. Bahkan, neraca perdagangan surplus hingga mencapai 28,6 Miliar Dollar. Dengan demikian cadangan devisa yang tadinya minus meninggkat secara drastis menjadi 29,4 persen.

Semua dijalankan dengan inisitif sendiri dengan mengabaikan saran dari IMF serta tekanan elit partai politik dan tengkulak internasional lainya. Karena itu kemajuan yang dilakukan oleh pemerintahan Gus Dur dianggap sebagai sebuah ancaman, karena Indonesia di bawah kepemimpinan Gus Dur tidak lagi menjadi ladang yang subur.

***

Setelah lebih dari satu dasawarsa, peristiwa yang teramat berat untuk dilupakan bagi kalangan santri dan nahdliyin ini, patut untuk direnungkan. Akankah hal itu kembali terulang, Indonesia dipimpin presiden sekaliber Gus Dur atau justru terus diriwuki oleh politisi busuk yang terus menghamba kepada kepentingan Asing?

Itu semua ada dipundak kita! (*)

Penulis: Ibnu Tsani Rosyada, sarjana ilmu politik lulusan Universitas Airlangga, Surabaya.

 

Comments

comments

Check Also

Mudik Itu Ibadah

Oleh Muhammad Sulton Fatoni Sabtu pagi (9/6), suasana Gedung PBNU mulai ramai didatangi warga Jakarta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *