ilustrasi

Haji dan Transformasi Sosial

Usai sudah perhelatan akbar yang melibatkan umat Islam dari berbagai penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka kembali berduyun-duyun ke tanah air masing-masing, termasuk jama’ah haji dari Banyuwangi.

Setelah melaksanakan thawaf, sai, wukuf, melempar jumrah dan rangkaian haji yang lain, para jamaah pun sudah selayaknya untuk mendapat gelar ‘haji’. Gelar yang akan menyertai bagian depan namanya tersebut hampir pasti akan diakui oleh masyarakat, namun tidak demikian dihadapan Allah. Kwalitas haji yang mabrur sajalah yang diakui oleh Allah. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad, “Haji yang mabrur tiada balasan baginya kecuali surga.” (Muttafaqun alaih).

Predikat mabrur bagi seorang haji merupakan indikator kesuksesan ibadah haji. Karena mabrur tersebut merupakan hak preogratif Allah untuk menggelarinya, maka tak seorang pun yang mengetahui orang perorang yang melaksanakan haji tersebut layak diberi predikat mabrur ataukah tidak. Namun bukan berarti mabrur menjadi mesteri yang tertutup rapat. Ada definisi dan ciri-ciri tertentu yang dapat dijadikan rujukan.

Diceritakan dalam sebuah hadis yang mana Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat, “Apa haji mabrur itu?”. Nabi menjawab, “Haji mabrur adalah yang menolong dengan memberikan makanan dan menebarkan kedamaian (salam).” Lebih lanjut para ulama mendefinisikan mabrur dengan terlihatnya efek haji dari pandangan sahabat-sahabat orang yang berhaji tersebut berupa adanya perbuatan positif pasca menunaikan haji dibanding dengan perbuatan sebelumnya. (Subulussalam: II/178).

Secara etimologi, kata mabrur sendiri berasal dari bahasa Arab al-barru (kebaikan/kebajikan). Dr. Muhammad At-Tanzi dalam Al-Mu’jam fi Tafsir Goribil Qur’anil Karim menjelaskan lafad al-barru tersebut mengandung makna; kebaikan dalam kehidupan sosial (muamalah) dengan dasar cinta, belas kasih terhadap bawahan-bawahannya dan dermawan. Dengan demikian mabrur tersebut dapat difahami bahwasannya salah satu indikasi ke-mabrur-an adalah adanya perubahan prilaku menjadi lebih baik dalam kehidupan sosial. Atau dengan istilah lain, adanya transformasi sosial kearah lebih baik.

Tentunya nilai-nilai transformatif tersebut menuntut adanya perjuangan dan pengorbanan. Intensitas perjuangan di jalan Allah, baik dalam bidang agama maupun kehidupan sosial-kemasyarakatan, mau tidak mau harus mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan tak jarang juga harta. Perjuangan tidak akan terlaksana tanpa adanya pengorbanan. Perjuangan sebagai manifestasi dari kebaikan senantiasa menuntut sesuatu yang berharga untuk dikorbankan. Sebagaimana firman Allah, “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS [3]:92).

Dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia dapat dilihat tauladan dari para haji yang mampu melakukan transformasi sosial dengan mengorbankan tidak hanya harta yang berharga bahkan juga nyawanya. Sebut saja KH. Hasyim Asyari, dimana beberapa tahun sepulangnya ibadah haji mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Muhammad Darwis yang sepulang haji berganti nama menjadi KH. Muhammad Dahlan juga mendirikan organisasi Muhammadiyah. Dan beberapa tokoh haji yang lain juga banyak mendirikan organisasi sosial kemasyarakatan atau lembaga pendidikan dan ekonomi sebagai bentuk implemetasi dari transformasi sosial tersebut.

Transformasi sosial pasca haji tersebut terwujud berkat penghayatan terhadap instrument pelaksanaan ibadah haji. Rangkaian prosesi haji tidak hanya berdimensi vertikal yang bernilai peningkatan ketaqwaan kepada Allah, namun juga berdimensi horizontal yang mengajarkan keteladanan dalam kehidupan sosial.

Misalnya dalam ihram mengajarkan arti dari kesederhanaan dan dalam wukuf di Arafah menggambarkan makna kebersamaan dan kesetaraan. Penghayatan yang mendalam dan keikhlasan dalam ibadah haji tersebutlah yang akan menumbuhkan ke-mabrur-an dalam jiwa jama’ah haji.

Gelar Haji

Konsepsi tinggallah konsepsi. Tak dapat dipungkiri transformasi sosial yang diharapkan dari orang-orang yang melaksanakan haji seringkali jauh panggang dari api. Tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik dan tak jarang malah semakin buruk. Yang kikir tak kunjung dermawan, yang nakal tak segera bertobat, dan yang bejat tetap saja dalam kebejatannya.

Haji yang transformatif  hanya berhenti pada pembubuhan inisial “H” didepan namanya. Dimana akan acuh tak acuh atau bahkan marah ketika tidak dipanggil “Pak Haji” ataupun “Ibu Hajjah.” Padahal jika merunut sejarahnya, gelar haji maupun hajjah tak lebih adalah warisan kolonial.

Pembubuhan gelar haji bagi orang-orang yang selesai melaksanakan rukun Islam kelima tersebut diatur oleh pemerintahan Hindia Belanda melalui peraturan pemerintah Belanda staatsblad tahun 1903. Kala itu orang yang akan maupun pulang haji dikarantina terlebih dahulu oleh Belanda di Pulau Onrust dan Pulau Khayangan di Kepulauan Seribu. Jama’ah haji tersebut didata secara detail dan dihabisi tatkala terindikasi memiliki potensi menjadi aktor perlawanan terhadap penjajah.

Aturan ini diberlakukan oleh Belanda untuk mempermudah mengidentifikasi para haji yang seringkali terlibat pada aksi-aksi perlawanan terhadap penjajah sepulang dari Mekah. Misalnya peristiwa “Geger Cilegon” pada tahun 1886 yang dipimpin oleh Haji Wasid dan peristiwa pemberontakan petani Banten tahun 1888 yang diinisiatori oleh para haji.

Peristiwa perlawanan terhadap penjajah itu tak lain sebagai bentuk manifestasi transformasi sosial dikala itu. Dengan demikian gelar haji tak lebih adalah upaya penjajah untuk mengkebiri transformasi sosial para haji. Haji lebih dari sekedar panggilan atau gelar haji. Begitu!

Penulis: Ayung Notonegoro (Ketua Lakpesdam MWC NU Banyuwangi)

Check Also

Ulama NU Sudah Prediksi Indonesia Merdeka Jauh Sebelum 1945

Ulama Indonesia, jauh sebelum 17 Agustus 1945 sudah memprediksikan negeri ini akan mengalami gangguan dan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *