KH. Abdul Wahab Hasbullah (Sumber: Tirto.id)

Perjanjian Renville dan Politik Jalan Tengah Kiai Wahab

Sebuah kapal perang bernama USS Renville tampak di Teluk Jakarta. Sudah lebih dari sebulan sejak 8 Desember 1947 kapal milik Amerika Serikat itu berlabuh. Ia menjadi tempat yang dianggap netral untuk menjadi lokasi perundingan antara Pemerintah Indonesia dengan Belanda. Sebuah perundingan lanjutan pasca perjanjian Linggarjati yang berakhir dengan agresi militer pertama Belanda itu.

Saat itu, Perdana Menteri Republik Indonesia Amir Syarifudin menjadi ketua delegasi perundingan dari Indonesia. Sedangkan dari pihak Belanda justru diwakili oleh orang Indonesia yang berhaluan federalis Raden Abdul Kadir Widjojoatmojo. Setelah melalui perundingan berhari-hari yang alot, akhirnya pada 17 Januari 1948, di atas kapal tersebut, perjanjian ditandatangani kedua belah pihak. Perundingan yang kelak disebut Perjanjian Renville itu, amat merugikan bangsa Indonesia.

Ada lima poin yang dinilai merugikan bangsa Indonesia itu. Isinya adalah (1) pembentukan dengan segera Republik Indonesia Serikat (RIS), (2) sebelum RIS terbentuk Belanda memegang kedaulatan seluruh Indonesia, (3) Republik Indonesia akan menjadi bagian dari RIS, (4) akan dibentuk Uni Indonesia yang akan dikepalai oleh Ratu Belanda, dan (5) akan diadakan peblisit untuk menentukan kedudukan rakyat dalam RIS.

Sontak saja, hasil perundingan tersebut menimbulkan gejolak politik. Ada politisi yang mendukungnya, namun lebih banyak lagi yang menentangnya. Satu diantara politisi yang menolak itu adalah KH. Abdul Wahab Hasbullah. Politisi dari NU itu, melalui Fraksi Masyumi, menganggap perjanjian tersebut adalah bentuk dari pengkhianatan dan kejahatan. NU dan Masyumi harus menolak keras. Dimana saat itu, NU masih menjadi bagian dari Partai Masyumi beserta ormas Islam lainnya.

Gelombang penolakan yang cukup kencang tersebut, akhirnya memaksa Perdana Menteri Amir Syarifuddin meletakkan jabatannya. Pada 23 Januari, enam hari setelah penandatangan perjanjian, ia memberikan mandat tersebut kepada Presiden Soekarno. Akhirnya, kabinet dilajutkan oleh Muhammad Hatta. Otomatis ia rangkap jabatan, selain sebagai wakil presiden juga sebagai perdana menteri.

Muhammad Hatta pun segera menyusun kabinetnya. Ia mengajak Partai Masyumi untuk bergabung di dalamnya. Namun tawaran tersebut menimbulkan gejolak di internal Masyumi sendiri. Masyumi yang menolak hasil perjanjian Renville tak mungkin bergabung dalam kabinet yang tetap melaksanakan keputusan dari perjanjian yang merugikan itu. Meski telah terjadi perubahan kabinet sekalipun.

Akan tetapi tidak dengan Kiai Wahab. Ia tidak serma merta menolak tawaran tersebut. Baginya, posisi menolak Renville tak bisa dilakukan secara membabi buta. Secara kelembagaan Partai Masyumi tidak boleh bergabung dalam kabinet. Akan tetapi, kader-kader Masyumi boleh masuk kedalam kabinet dengan mengatasnamakan pribadi masing-masing.

Sikap Kiai Wahab yang demikian tentu saja menimbulkan penolakan dan pertanyaan dari pengurus Masyumi lainnya. Salah satunya dari Kiai Raden Hajid yang berlatarbelakang Muhammadiyah. Hal ini digambarkan secara anekdoktal oleh KH. Saifuddin Zuhri dalam autobiografinya Berangkat dari Pesantren.

“Sejak pertama kita menentang ‘Persetujuan Renville’, sekarang dan seterusnya pun kita tetap menentangnya. Tapi cara penentangan kita dengan falyughoyyirhu biyadihi dengan perbuatan jika kita bisa duduk dalam kabinet. Sejak semula kita mencegah orang membakar rumah kita. Setelah rumah terbakar, apakah kita cuma duduk berpangku tangan?” ungkap Kiai Wahab dalam rapat DPP Masyumi tersebut.

“Kalau demikian orang yang hendak kita dudukkan dalam kabinet mempunyai tugas apa dan apa niatnya?” sanggah Kiai Hajid.

“Menurut hadits Nabi SAW: ista’inu ‘ala injahil hawaaiji bil kitman [mohonlah pertolongan kepada Allah tentang keberhasilan targetmu dengan jalan merahasiakannya]… Sebab itu cukup dengan niat dalam hati,” kilah Wahab.

“Tapi niat mereka harus dinyatakan agar saudara saudara yang bakal menjadi menteri itu berjanji di hadapan kita, tidak cukup Cuma dinyatakan dalam hati,” sanggah Hajid lagi.

“Oo.. jadi saudara menghendaki niat itu diucapkan?

“Yaaa, ya, supaya disaksikan kita-kita ini…!”

“Mana bisa niat harus diucapkan? Mana haditsnya tentang talaffuzh binniyaat [melafalkan niat untuk mengucapkan niat],” tangkis Kiai Wahab.

Sontak saja tangkisan Kiai Wahab tersebut, menimbulkan gelak tawa. Kiai Hajid yang berasal dari Muhammadiyah menolak menggunakan talaffuzh binniyat saat sholat, sedangkan Kiai Wahab yang berasal dari NU justru menganjurkan untuk membaca niat saat akan sholat. Akan tetapi, dengan piawai Kiai Wahab pada saat itu menyerang balik bantahan Kiai Hajad dengan senjatanya sendiri.

Akhirnya rapat DPP Masyumi kala itu, mengamini pendapat dari Kiai Wahab. Beberapa kader Masyumi turut serta dalam Kabinet Hatta kala itu. Menteri-menteri dari Masyumi yang mengatasnamakan pribadi antara lain; Dr. Sakiman Wirjosandjojo (Menteri Dalam Negeri), Mr. Syarifuddin Prawiranegara (Menteri Perekonomian), KH. Masykur (Menteri Agama) dan uhammad Natsir (Menteri Penerangan).

Dari gaya politik Kiai Wahab dalam menanggapi hasil Perjanjian Renville tersebut, tak sedikit yang mencomoohnya. Ia dianggap sebagai politisi yang tak konsisten. Bahkan, tak jarang yang menstigmanya sebagai politisi yang gila kedudukan. Memilih oposisi, tetapi tetap ingin mendapatkan kedudukan menteri.

Penilaian yang peyoratif demikian, sejatinya tak mengenal dengan prinsip politik yang dianut oleh Kiai Wahab. Sebagai seorang politisi yang berlatarbelakang santri, prinsip politiknya pun tak jauh dari ajaran-ajaran pesantren. Dimana dalam ajaran pesantren, lebih mengutamakan jalan tengah dalam segala hal, termasuk dalam politik.

Prinsip jalan tengah dalam kultur Nahdlatul Ulama, menurut KH. Said Aqil Siradj, diformulasi dalam tiga rumusan. Yakni, tawassuth (moderat), tawazun (seimbang) dan tasamuh (toleran). Pilihan jalan tengah tersebut, tidak didasari dengan sikap suka – tidak suka, melainkan dilandaskan atas pertimbangan dan hujjah (argumen) teologis yang berdasarkan seruan Islam itu sendiri, juga berdasarkan alasan ideologis dan bahkan atas dasar pertimbangan epistimologis. (Jalan Tengah Sebuah Pilihan Ideologis dalam Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara Menuju Masyarakat Mutamaddin, Jakarta: LTN NU, 2015).

Politik jalan tengah dari Kiai Wahab tersebut, berangkat dari pertimbangan realistis. Masyumi bergabung ataupun tidak dalam kabinet, hasil Perjanjian Renville akan tetap dilaksanakkan. Artinya, ada kemunkaran yang akan berakibat buruk yang mengancam masa depan bangsa. Jika tidak bergabung dalam pemerintahan, tentu Masyumi tidak akan bisa melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan penyelamatan. Yang ada Masyumi hanya akan berteriak-teriak di luar pemerintahan yang beresiko dituduh bertindak makar. Tentu hal ini akan berakibat buruk. (Ayung Notonegoro)

Comments

comments

Check Also

Qunut Nazilah untuk Palestina

Akhir-akhir ini, konflik Israel – Palestina kembali menyeruak. Tentara zionis Israel melarang umat Muslim melaksanakan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *