Home / Bahtsul Masail / DINIYAH WAQI’IYYAH / Hukum mengingkari janji bagi pemimpin pemerintahan

Hukum mengingkari janji bagi pemimpin pemerintahan

392866_620Pertanyaan:
1) Bagaimana status hukum janji yang disampaikan oleh pemimpin pada saat pencalonan untuk menjadi pejabat publik, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif?
2) Bagaimana hukum mengingkari janji-janji tersebut?
3) Bagaimana hukum tidak menaati pemimpin yang tidak menepati janji?
Jawaban:
1) Status janji yang disampaikan oleh calon pemimpin pemerintahan/pejabat publik, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dalam istilah Fiqh, ada yang masuk dalam kategori al-wa’du (memberikan harapan baik) dan ada yang masuk dalam kategori al-‘ahdu (memberi komitmen). Adapun hukumnya diperinci sebagai berikut:
– Apabila janji itu berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai pemimpin rakyat, baik yang berkaitan dengan program maupun pengalokasian dana pemerintah, sedang ia menduga kuat bakal mampu merealisasikannya maka hukumnya mubah (boleh).
– Sebaliknya, jika ia menduga kuat tidak akan mampu untuk merealisasikannya maka hukumnya haram (tidak boleh).
2) Apabila janji-janji tersebut sesuai dengan tugasnya dan tidak menyalahi prosedur maka wajib ditepati.
3) Pemimpin yang tidak menepati janji harus diingatkan, meskipun selama menjadi pemimpin yang sah, ia harus tetap ditaati.

Comments

comments

About pcnubwi

Situs Resmi PCNU Banyuwangi

Check Also

Tafsir Surat al-Maidah 51 Menurut Imam al-Thabari

Perkembangan kajian tafsir tidak dapat dilepaskan dari nama al-Thabari. Beliau adalah seorang mufassir andal, senior, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *