Breaking News
Home / FIKROH NAHDLIYAH / RADIKALISME DAN PENISTAAN NEGARA

RADIKALISME DAN PENISTAAN NEGARA

RADIKALISME DAN PENISTAAN NEGARA

Oleh : Anang Lukman Afandi *

Paska keputusan pemerintah untuk merevisi UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, muncul kontroversi tentang klausul penistaan negara yang diwacanakan oleh Menko Polhukam, Luhut B. Pandjaitan. Penistaan yang dimaksud ialah pengingkaran atas NKRI sebagai bentuk negara yang final.

Dengan demikian, di dalam UU Terorisme baru terdapat ancaman penjara atas orang, kelompok dan organisasi yang mengharamkan NKRI, karena memimpikan tegaknya sistem negara lain,misalnya khilafah Islamiyah. Hal ini merupakan bagian darideradikalisasi yang dimasukkan dalam revisi UU tersebut, untuk menyempurnakan pendekatan represif atas terorisme. Artinya, untuk memberantas terorisme, perlu dihilangkan ideologi radikal dalam pandangan politik umat beragama.

untitledAtas hal ini, terdapat dua tanggapan berkembang. Bagi kalangan yang kontra, klausul ini menandai bangkitnya UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (Anti-Subversi) yang telah dicabut pada April 1999. Sebagaimana diketahui, dalam UU Subversi terdapat Pasal 1 yang melarang perongrongan atas negara dan Pancasila. Istilah “merongrong negara” dianggap sebagai pasal karet yang digunakan untuk memberangus “eka” (ekstrim kanan) dan “eki” (ekstrim kiri).

Tanggapan kontra ini selain lahir dari kekhawatiran kembalinya otoriterisme, juga berangkat dari konsekuensi demokrasi yang memberikan kebebasan, termasuk kepada musuh-musuh demokrasi. Artinya, meskipun gerakan radikal Islam ingin mengganti NKRI dengan khilafah, ia tidak bisa dilarang demi konsistensi demokratik. Gerakan radikal bisa dilarang sejauh ia melakukan tindakan kriminal sehingga pelarangannya ditentukan oleh keputusan hukum di pengadilan. Pada titik ini, ideologi yang berbeda dengan ideologi negara, tidak dianggap kriminal, sejauh ia tidak melanggar hukum.

Sementara itu, bagi kalangan yang menyambut baik klausul ini, telah melihat kesadaran dan ketegasan pemerintah atas ancaman ideologi terhadap bangunan bangsa. Hal ini dilatari oleh pemahaman bahwa para pejuang khilafah memang tidak akan (mampu) makar dan melakukan tindakan kudeta. Akan tetapi ia telah melakukan black education terhadap kewarganegaraan kita, melalui pengharaman atas NKRI, Pancasila, upacara bendera dan segenap simbol kebangsaan Indonesia. Karena “rongrongan kebangsaan” ini dilakukan atas nama agama, ia ampuh menyasar umat yang awam agama.

Bagi kalangan ini, klausul penistaan negara dianggap solusi tegas yang selama ini ditunggu setelah sekian lama negara tidak menindak ancaman ideologi kaum radikal. Pada level perundang-undangan, klausul ini dianggap lebih tegas dari UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang masih mentolerir asas sebuah organisasi, selama organisasi tersebut menjadikan Pancasila sebagai asas kenegaraan. Artinya, jika dalam UU Ormas, negara hanya menertibkan asas organisasi yang kemungkinan anti-Pancasila. Maka dalam revisi UU Terorisme, negara bisa memenjarakan pihak-pihak yang anti-Pancasila.

Ancaman Ideologi

Pertanyaannya, mengapa klausul penistaan negara ini penting? Jawabannya jelas: untuk menjaga keamanan masyarakat yang dinaungi oleh bangunan politik NKRI. Artinya, penistaan, penolakan dan pengingkaran atas NKRI tidak hanya merupakan “ancaman abstrak”yang terhenti pada level wacana. Melainkan menjadi sumbu bagi disintegrasi masyarakat, destabilisasi politik hingga ancaman keamanan.

Dalam hal ini, para penista NKRI telah menggerakkan ancaman ideologi, politik, kebangsaan, demokrasi dan akhirnya keamanan. Berbagai ancaman ini perlu dijelaskan satu-persatu.

Pertama, ancaman ideologis atas Pancasila. Bagi penista NKRI, Pancasila adalah ideologi kafir karena memuat pluralisme (kebhinekaan) agama, maupun pluralisme ideologi (humanisme, nasionalisme, demokrasi dan sosialisme). Hal ini dianggap menyimpang karena misalnya, hanya Islam dan Islamisme; agama serta ideologi yang benar.

Dengan mengafirkan Pancasila, para penista NKRI ingin menjadikan ideologinya sebagai dasar negara non-NKRI. Hal ini tentu berbahaya, karena Pancasila merupakan dasar terbaik bagi masyarakat majemuk demokratik yang memuliakan nilai-nilai ketuhanan. Dengan menolak Pancasila, berarti mereka menolak apa yang Soekarno sebut, “ketuhanan yang berkebudayaan”, di mana nilai ketuhanan di negeri ini diamalkan demi tegaknya Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Bukan demi “negara Tuhan” yang ditegakkan dengan “hukum pedang”. Raibnya Pancasila akan melahirkan ancaman kemanusiaan dan demokrasi yang fundamental bagi kehidupan bangsa yang sehat.

Kedua, ancaman politik melalui penggantian NKRI dengan negara Islam atau khilafah Islamiyah. Tentu di dalam dirinya sendiri, khilafah bukan ancaman. Apalagi jika merujuk pada kekhalifahan Khulafa al-Rasyidin yang menegakkan kerahmatan Islam. Namun di tangan gerakan Islam radikal modern, khilafah merupakan anakronisme, karena memaksakan sistem politik tunggal masa lalu, di konteks masyarakat kontemporer yang majemuk. Langsung saja- andai NKRI diganti dengan khilafah- umat beragama non-Islam menjadi warga negara nomor dua, dan diskriminasi berbasis perbedaan agama menjadi kebijakan utama pemerintahan Islam di Indonesia.

Ini akhirnya melahirkan ancaman atas kemajemukan bangsa dan sistem politik demokratis. Para pejuang khilafah, terutama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sejak awal anti-demokrasi sehingga ia tidak mendaftarkan diri sebagai partai dan terlibat dalam pemilu. Untuk diketahui, organisasi ini (Hizbut Tahrir) telah dilarang di berbagai negara Timur-Tengah, baik Yordania maupun Mesir karena menentang ideologi kenegaraan yang ada. Jika sejak dalam pemikiran, mereka menolak demokrasi, tentu dalam tindakan dan sistem politik impiannya, akan memberangus nilai-nilai demokrasi.

Ketiga, ancaman keamanan. Memang para pejuang khilafah tidak secara otomatis merupakan teroris. Mereka pada awalnya adalah sayap terdidik dari radikalisme Islam yang mengembangkan perang pemikiran, konsep dan sistem politik yang berbeda dengan Barat. Akan tetapi konsep ideologisnya tentang negara Islam atau khilafah, menjadi ideologi dasar bagi terorisme. Hal ini terlihat pada Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) yang menjadikan pendirian negara Islam global sebagai cita-cita teroristiknya. Maupun oleh fakta bahwa Bahrun Naim, militan ISIS terduga otak intelektual di balik “teror Sarinah” (14/01), merupakan “alumni” HTI. Meskipun Hizbut Tahrir menolak ISIS, namun Naim memperoleh “pendidikan khilafah” di dalam HTI, sebelum ia hijrah ke ISIS.

Tentu implementasi klausul penistaan negara dalam UU Terorisme baru ini tidak boleh melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan nilai-nilai demokrasi. Artinya, ia perlu diletakkan secara terbatas, yakni kepada gerakan politik penolak NKRI yang berpotensi melakukan aksi terorisme. Pembatasan ini yang akan menghalangi bangkitnya UU Anti-Subversi yang melibas semua pihak yang kritis terhadap pemerintah.

* Direktur NU_Online Banyuwangi

About Anang Lukman

Check Also

Mudik Itu Ibadah

Oleh Muhammad Sulton Fatoni Sabtu pagi (9/6), suasana Gedung PBNU mulai ramai didatangi warga Jakarta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *